PEMBANGUNAN SEKOLAH RUSAK YANG DILAKUKAN OLEH DJAROT DI TARGETKAN AKAN SELESAI TAHUN INI

PEMBANGUNAN SEKOLAH RUSAK YANG DILAKUKAN OLEH DJAROT DI TARGETKAN AKAN SELESAI TAHUN INI

Gubernur DKI Jakarta yakni Djarot Saiful Hidayat telah menargetkan bahwa pembangunan serta perbaikan sekolah yang rusak akan selesai dalam Tahun ini. Sebanyak 102 Sekolah yang dilakukan perbaikan dan sebanyak 119 sekolah yang masuk dalam perbaikan berat.

"Untuk bangunan sekolah tidak boleh dilakukan selama bertahun tahun. Tidak ada lagi sekolah yang mangkroak dan dibangun secara bertahun tahun. Jika sekolah tersebut dibangun hingga bertahun tahun , akibatnya sekolah tersebut tidak bisa di manfaatkan sehingga hal tersebut dapat menelantarkan para murid murid," ujar Djarot saat meresmikan proyek pembangunan total gedung sekolah Paket Tahun 2017 di Pulogadung , Jakarta Timur , Sabtu 7 Oktober 2017 Siang.

Djarot menyatakan bahwa saat dirinya baru saja menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta , Dirinya sudah berkeliling ke berbagai tempat untuk melihat sekolah yang sudah mangkrak. Dari sanalah dirinya melihat bahwa ada beberapa sekolah yang sudah rusak sehingga membutuhkan perbaikan secara keseluruhan.

"Makanya saya sampaikan tidak boleh lagi. Satu tahun harus selesai dan semuanya harus menggunakan sistem elektronik untuk penawaran. Barang barangnya juga harus menggunakan e-Katalog dan e-Konsolidasi," jelas Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar tersebut menjelaskan bahwa pembangunan ratrusan sekolah tidak melalui e-Konsolidasi maka harus dicari sebanyak ratusan kontraktor. Dari ratusan kontraktor tersebut , belum tentu semuanya profesional.

"Hal tersebut sudah terjadi pada Masa lalu sehingga Uang Pemprov banyak yang dikeluarkan namun tidak memiliki hasil dan akibatnya kita menelantarkan anak sekolah karena bangunan sekolah yang tidak kunjung selesai selesai," jelasnya.

Menurut Djarot , Jika melalui e-Konsolidasi pemenang proyek tersebut , Maka dapat dipastikan bahwa kredibel dan profesionalnya. Pihak pemerintahan juga dapat melihat mengenai transaksi keuangan untuk para kontraktor tersebut. Sehingga pihak pemerintahan dapat melakukan pencegahan jika terdapat Konrtraktor palsu.

"Kami sudah berkoordinasi dengan KPK dan KOK telah memberikan pemahaman untuk lelang konsolidasi. Pertanggung jawabannya jelas. Dalam hal tersebut , Tanggung Jawab tersebutlah yang kami cari.