PRESIDEN JOKOWI MENGAWASI TUMPANG TINDIH IZIN USAHA YANG ADA DI KALIMANTAN

PRESIDEN JOKOWI MENGAWASI TUMPANG TINDIH IZIN USAHA YANG ADA DI KALIMANTAN

Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi hari ini telah mengumpulkan menteri-menterinya di Istana Negara untuk melakukan pembahasan Kebijakan Satu Arah. Presiden Jokowi Menyatakan bahwa ada banyak Tanah dengan izin yang tumpang tindih.

"Berdasarkan laporan yang saya terima , ada sekitar 4 juta hektar kawasan hutan dan perkebunan di Kalimantan dengan izin yang tumpang tindih," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan hari ini , 6 Februari 2018.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sehubungan dengan Kebijakan Satu Arah. Dia mengingatkan bahwa dalam sebuah pertemuan yang diadakan pada tanggal 7 April 2016 , dia telah meminta menteri-menterinya memprioritaskan Kalimantan. Dalam pertemuan lain pada tanggal 13 Juni 2017 , Presiden Jokowi memerintahkan kebijakan tersebut untuk diimplementasikan di Sumatera , Sulawesi , Bali , dan Nusa Tenggara.

"Sementara di tahun 2018 , kami akan fokus menerapkan Kebijakan Satu Arah di Papua , Maluku , dan Jawa sehingga kebijakan tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2019 di seluruh negeri," jelas Presiden Jokowi.

Presiden yakin perselisihan tanah yang disebabkan oleh izin yang tumpang tindih dapat dipecahkan menyusul penerapan Kebijakan Satu Arah.

Dalam pertemuan tersebut para menteri yang hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution , Menteri Koordinator Kelautan Luhut Binsar Pandjaitan , Menteri Keuangan Sri Mulyani , Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto , dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.