VP Jusuf Kalla Menegaskan Bahwa Indonesia Tak Akan Ikut Campur Soal Uighur Di China

Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla atau yang akrab disapa Pak JK telah menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak akan ikut campur dalam penanganan Muslim Uighur di China di tengah tekanan dari dewan ulama nasional bagi pemerintah untuk turun tangan.

Tentu saja kami menolak atau ingin mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Namun, kami tidak ingin campur tangan dalam urusan domestik negara lain, kata Pak JK kepada awak median, pada hari Senin, 17 Desember 2018.

Laporan beredar bahwa pemerintah China telah melakukan penumpasan besar-besaran terhadap Muslim Uighur di wilayah otonomi Xinjiang yang mayoritas Muslim.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengutuk Cina atas laporan-laporan tentang penindasan, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak sejalan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap manusia di seluruh dunia. China menandatangani perjanjian pada tahun 1998 tetapi belum meratifikasinya.

Penindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, serta hukum internasional, kata Ketua Dewan penasihat MUI, Din Syamsuddin, Senin, sebagaimana keterangan tertulis.

Din Syamsuddin selaku mantan Ketua Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, juga menuntut agar pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas untuk mengadvokasi warga Uighur.

Presiden Konferensi Asia tentang Agama untuk Perdamaian juga mendesak Organisasi Kerjasama Islam internasional dan komunitas internasional untuk mendorong pemerintah China untuk menjamin hak-hak sipil kaum Uighur.