Kerusuhan Papua, Pemerintah Melacak Asal-Usul Hoax Di 20 Negara

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bapak Rudiantara mengklaim bahwa penyebaran berita palsu dan tipuan tentang kerusuhan Papua dapat dilacak kembali ke sumber-sumber di 20 negara. Namun, ia menegaskan ini tidak berarti bahwa warga negara bertanggung jawab.

Warga tidak harus adalah orang-orang yang menyebarkan tipuan, tetapi dapat ditelusuri kembali ke negara itu. Kami memantau 20 negara yang menyebutkan konten yang terkait dengan Papua dan menemukan sekitar 500.000 tipuan, kata Rudiantara di kantor pusatnya pada hari Kamis, 5 September 2019.

Menurut menteri, daftar itu mencakup Eropa, Asia, dan negara-negara tetangga. Menteri enggan mengungkapkan temuan timnya secara rinci.

Dia mengatakan bahwa pada tanggal 3 September 2019, URL yang menyebarkan kebohongan atau konten provokatif tentang Papua mencapai 550.000, yang sebagian besar didistribusikan melalui Twitter.

Sampai hari ini, Rudiantara mengklaim bahwa koneksi internet di Papua dan Papua Barat telah kembali normal sementara Jayapura dan Manokwari sedang mempersiapkan akses internet khusus untuk media massa di daerah-daerah yang terkena dampak koneksi yang rusak.

Juru Bicara Kepala Kominfo Bapak Ferdinandus Setu mengatakan kebijakan pembatasan bandwidth internet pemerintah telah secara bertahap dicabut sejak hari Rabu malam pada tanggal 4 September 2019.