Pakistan Panggil Diplomat Afghanistan dan India

Pakistan memanggil diplomat dari Afghanistan dan India setelah beberapa insiden baku tembak di dua perbatasan yang berbeda. Pertempuran senjata menewaskan empat tentara Pakistan dan seorang wanita sipil. Insiden itu terjadi di sepanjang perbatasan Afghanistan dan Pakistan serta di perbatasan Kashmir yang memisahkan wilayah tersebut. Insiden terbaru terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Pakistan dan India, serta berhentinya negosiasi antara Taliban Afghanistan dan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Pakistan meminta para diplomat Afghanistan untuk meminta penjelasan tentang penembakan oleh gerilyawan di Afghanistan ke wilayah Pakistan, kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan. Reuters, kata Kementerian Luar Negeri Pakistan. Insiden kedua terjadi di Provinsi Khyber-Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pakistan menekankan dalam pertemuan dengan para diplomat Afghanistan bahwa Afghanistan bertanggung jawab untuk mengamankan wilayahnya di perbatasan. Seorang juru bicara pemerintah Afghanistan belum berkomentar. Para pejabat Afghanistan dalam beberapa pekan terakhir menuduh militer Pakistan menembakkan artileri berat ke wilayah Afghanistan. Kedua negara tetangga bertempur dengan sejumlah faksi militan di sepanjang perbatasan mereka dan saling menuduh membantu para militan. Pakistan juga memanggil para diplomat India pada hari Sabtu setelah penembakan oleh pasukan India di sepanjang Jalur Kontrol di Kashmir yang menewaskan seorang wanita berusia 40 tahun dari desa Balakot. India dan Pakistan, yang memiliki senjata nuklir, telah bertarung dua kali atas Kashmir. LoC adalah garis gencatan senjata yang merupakan perbatasan de facto antara Kashmir yang dikuasai India dan Kashmir yang dikuasai Pakistan. Ketegangan antara kedua negara telah meningkat sejak 5 Agustus ketika New Delhi mengirim lebih banyak pasukan di Kashmir India untuk memadamkan kekerasan setelah India mencabut status otonomi daerah itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Mohammad Faisal menganggap India menargetkan warga sipil di Kashmir. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri India mengatakan New Delhi prihatin dengan pelanggaran gencatan senjata oleh pasukan Pakistan yang menargetkan warga sipil India dan pos perbatasan. India telah lama menuduh Pakistan mendukung kelompok-kelompok militan memerangi pasukan keamanan India di wilayah Kashmir. Pakistan membantah tuduhan itu. Pekan lalu, Pemerintah India mengklaim telah menangkap sekitar 4.000 orang sejak mencabut status otonomi Kashmir. Data pemerintah India adalah bukti paling konkrit dari kondisi di Kashmir yang terus mengalami konflik. India dan Pakistan mengklaim seluruh wilayah Kashmir, tetapi masing-masing hanya menguasai sebagian wilayah itu. Langkah India untuk mencabut status otonomi di Kashmir pada 5 Agustus memicu konflik antara pasukan keamanan dan penduduk setempat dan memicu ketegangan dengan Pakistan. New Delhi berpendapat bahwa mencabut status otonomi akan membantu mengintegrasikan kawasan itu ke dalam ekonomi India dan menguntungkan semua pihak. Namun, upaya ini memicu demonstrasi di Kashmir. India juga memutus jaringan internet, layanan telepon, dan memberlakukan pembatasan ketat termasuk jam malam di beberapa daerah. Menurut data Pemerintah India tertanggal 6 September yang diterima oleh Reuters, pihak berwenang India menahan lebih dari 3.800 orang. Dari total tahanan, 2.600 telah dibebaskan. Tidak jelas atas dasar apa ribuan orang ditahan, tetapi sumber resmi India mengatakan mereka ditahan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Publik. Hukum berlaku di Jammu dan Kashmir yang memungkinkan penahanan hingga dua tahun tanpa tuduhan. Data resmi pertama menunjukkan jumlah orang yang ditahan. Lebih dari 200 politisi, termasuk dua mantan kepala menteri Jammu dan Kashmir, juga telah ditangkap. Selain itu, ada lebih dari 100 tokoh dan aktivis terkemuka dari organisasi politik pro-separatis yang ditangkap. Mereka yang ditahan oleh lebih dari 3.000 orang disebut sebagai pelempar batu dan kejahatan lainnya. Pada hari Minggu, 85 tahanan dipindahkan ke penjara di Agra, India utara, kata sumber kepolisian. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengatakan penangkapan tidak pernah terjadi dalam sejarah modern di wilayah tersebut. Penahanan itu memicu kekhawatiran dan pengasingan yang meluas, Amnesty International mengatakan dalam sebuah pernyataan.