Anies Baswedan Didesak Untuk Merilis Rencana Anggaran 2020

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Dewan Legislatif Jakarta (DPRD) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuka akses ke Kebijakan Umum Anggaran 2020 dan Pagu dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kalau tidak, mereka menganggap Anies tidak mendukung transparansi anggaran.

“Saya bingung, mengapa begitu sulit untuk mengunggah dokumen rencana anggaran kepada publik seperti biasa? Jika Pak Anies peduli, dia tidak perlu menyembunyikannya, ”kata anggota fraksi partai William Aditya Sarana dalam sebuah pernyataan.

Dia menganggap langkah seperti itu merupakan kemunduran dalam manajemen keuangan dan mempertanyakan kepedulian Anies tentang transparansi anggaran.

Menurut William, Gubernur Anies Baswedan harus segera memposting rencana anggaran sehingga masyarakat bisa mengkritiknya. Selain itu, kota ini mengusulkan Rp95 triliun untuk anggaran tahun depan.

William menambahkan bahwa bulan-bulan yang tersisa sebelum akhir tahun sangat ketat untuk membahas rancangan anggaran. Dia mengenang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, anggaran daerah 2020 harus disahkan tidak lebih dari tanggal 30 November 2019.

Selain itu, pemerintah kota mengusulkan banyak kenaikan anggaran, seperti anggaran untuk tim khusus gubernur (TGUPP), renovasi tempat tinggal resmi gubernur, dan pengadaan lisensi perangkat lunak dan antivirus.

William mengklaim bahwa PSI telah mendorong Anies Baswedan untuk mengungkapkan KUA PPAS 2020 selama dua bulan terakhir dan bahkan mengirim permintaan resmi. Namun, belum ada jawaban hingga saat ini.