PDIP Membela Kurangnya Pidato Hak Asasi Manusia Presiden Jokowi

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membela pidato pelantikan presiden Jokowi yang banyak dikritik karena tidak menyebut-nyebut masalah tentang penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi.

Hasto menyatakan bahwa pidato pelantikan presiden pada hari Minggu, 20 Oktober, bertindak sebagai visi singkat untuk masa depan Indonesia pada tahun 2045.

“Ini adalah visi yang harus kita lalui sebagai bangsa,” kata Hasto di Jakarta, pada hari Minggu, 20 Oktober 2019.

Upacara peresmian hari Minggu melihat presiden membaca pidato sepuluh halaman yang tidak menyebutkan hukum negara, masalah hak asasi manusia, dan upaya memberantas korupsi. Pidato presiden lebih berfokus pada pembangunan ekonomi Indonesia.

Seorang aktivis dari KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Rivan Lee Ananda berpendapat bahwa presiden telah gagal memahami esensi hak asasi manusia dan menyebutkan program Nawacita jangka-pertama Jokowi, yang merupakan sembilan program pembangunan utama yang ia perkenalkan.

"Seolah-olah konsep keadilan yang disebutkan dalam Nawacita jelas merupakan interpretasi subyektif yang tidak memihak korban pelanggaran HAM berat," kata Rivan dalam pesan teks kepada awak media pada Minggu, 20 Oktober.

Aspek lain yang disebutkan dalam pidato Presiden Jokowi pada hari Minggu adalah pengembangan sumber daya manusia, kelanjutan dari pembangunan infrastruktur nasional, UKM dan sumber peluang kerja penyederhanaan peraturan, pengurangan birokrasi untuk investasi, dan transformasi ekonomi domestik.