Rencana Pembentukan KKR

Rencana Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan berbagai masalah HAM domestik didukung oleh politisi Senayan, yang salah satunya dari Fraksi Partai Nasdem. Anggota Komisi III DPR Taufik Basari meminta agar pembentukan KKR di Tanah Air segera dilakukan agar berbagai kasus HAM bisa diselesaikan dan tidak menjadi beban negara. Sangat kuat mendukung upaya pemerintah untuk membentuk kembali KKR melalui UU KKR, karena ini merupakan salah satu solusi untuk memecahkan kebuntuan yang telah terjadi dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, kami sadar Pelanggaran HAM masa lalu adalah sebuah negara Kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, kata lelaki yang akrab disapa Tobas saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu. Menurut Tobas, begitu kasus-kasus HAM digantung dan tidak selesai, negara memiliki masalah dalam hal impunitas, yaitu, di mana kejahatan berat dan serius yang telah terjadi di masa lalu menyebabkan kewajiban negara untuk menyelesaikan dan mengungkapkan kebenarannya, dan untuk memberikan hak kepada korban, tidak dapat dilakukan.

Apakah itu karena tidak mau atau tidak mampu, tidak ada kemauan atau tidak ada kemampuan, katanya. Tobas mengatakan, dia tidak ingin Indonesia dicatat dalam sejarah sebagai negara yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kejahatan masa lalu atau tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu. Karena itu, semua komponen bangsa memikirkan solusinya, tambah Tobas. Namun, Ketua DPP Partai Nasdem menyadari bahwa ada waktu yang lama antara peristiwa dan transisi rezim yang telah berulang kali, serta banyak hal yang menghambat proses pembuktian ketika masalah terpaksa dibawa ke karena menjadi alternatif untuk proses pengadilan atau yang saling melengkapi antara proses pengadilan HAM dan pengungkapan kebenaran dengan KKR. Ini harus dilakukan segera karena semakin lama waktu, semakin banyak korban yang hilang tanpa mendapatkan hak mereka. lebih banyak bukti telah dikumpulkan tetapi mungkin telah hilang. Karena itu kita harus membentuk KKR sesegera mungkin, tegasnya.