Bappenas: Pusat Pemerintahan Di Ibukota Baru Yang Akan Dijalankan Oleh Pengelola Kota

Ibukota Indonesia di masa depan akan diubah menjadi provinsi otonom, dengan pengecualian pusat pemerintahan kota, yang akan menjadi wilayah khusus, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan ibu kota yang akan segera dibangun itu, yang akan berada di atas 256.000 hektar lahan di wilayah yang saat ini menjadi kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, akan menjadi provinsi baru.

Pusat pemerintah seluas 56.000 ha yang akan menjadi rumah bagi Istana Kepresidenan, kementerian, dan lembaga negara lainnya akan dikecualikan dari wilayah otonom, katanya.

"Ibukota baru akan menjadi provinsi otonom, tetapi sekitar 56.000 ha dari 256.000 ha akan menjadi wilayah khusus yang dikelola oleh seorang manajer kota," kata Suharso, pada hari Kamis, 19 Desember 2019.

Manajer kota akan ditunjuk daripada dipilih oleh orang-orang, menteri mengatakan tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang peran manajer dan siapa yang akan mendapatkan wewenang untuk menunjuk seseorang ke posisi itu.

Suharso mengatakan pemerintah saat ini sedang menyusun undang-undang tentang rincian ibukota baru, termasuk pembentukan daerah otonom baru.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi akan segera membentuk sebuah badan yang akan bertugas mengawasi relokasi ibukota, termasuk untuk memastikan bahwa semua konstruksi berjalan sesuai dengan rencana.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengatakan relokasi modal yang diproyeksikan menelan biaya hingga Rp 466 triliun (US $ 33miliar) akan memerlukan undang-undang baru dan amandemen untuk setidaknya sembilan undang-undang, termasuk UU No. 29/2007 untuk mengubah status khusus Jakarta, undang-undang baru tentang perencanaan tata ruang modal di Kalimantan Timur, serta merevisi UU No. 23/2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemerintah berencana untuk menyelesaikan musyawarah dan revisi semua dasar hukum yang diperlukan pada tahun 2020 untuk memulai pembangunan modal baru pada akhir tahun depan.