Indonesia Menolak Sistem Kekhalifahan, Kata Wakil Presiden

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pada hari Jumat bahwa Indonesia tidak akan menyambut sistem kekhalifahan karena akan bertentangan dengan sistem demokrasi yang telah ditetapkan oleh para pendiri negara.

Ulama senior Muslim menyampaikan pernyataan itu dalam pidatonya di sebuah pertemuan organisasi-organisasi Islam dari Jawa Tengah dari lima organisasi Islam di Semarang, Jawa Tengah, pada hari Jumat.

Organisasi tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Dewan Wakaf Indonesia, Dewan Zakat Nasional Indonesia, dan Haji Persaudaraan Indonesia.

“Sistem kekhalifahan secara otomatis ditolak di negara ini karena bapak pendiri kami memiliki perjanjian tentang bagaimana menjalankan sistem administrasi. Jika diperkenalkan, itu akan mengkhianati perjanjian, ”kata Ma'ruf.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sistem demokrasi juga ditetapkan dalam empat pilar kebangsaan yang diperkenalkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri dari ideologi nasional, Pancasila; UUD 1945; negara Kesatuan Republik Indonesia; dan filosofi nasional, Bhinneka Tunggal Ika.

Ma'ruf Amin lebih lanjut menyatakan bahwa, meskipun kekhalifahan adalah bentuk pemerintahan Islam, ada banyak negara Muslim yang memilih untuk tidak menerapkan sistem tersebut.

"Kekhalifahan bukanlah satu-satunya jenis sistem pemerintahan Islam," kata wakil presiden Ma'ruf Amin.