Demokrat Minta Pemerintah Hentikan Wacana Membingungkan saat Pandemi Corona

Partai Demokrat meminta pemerintah untuk konsisten dengan aturan dan kebijakan dalam menangani pandemi Corona (COVID-19). Pejabat tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang membingungkan publik. Dalam minggu ini, ada wacana tentang pelonggaran untuk kegiatan masyarakat. Bahkan, pembatasan sosial skala besar (PSBB) lebih santai. Ada banyak orang di pasar tradisional, di malam hari, serta bandara. Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, wacana pelonggaran (PSBB) idealnya tidak mengedepankan pertimbangan politik. Namun, itu harus mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan masyarakat. PSBB sendiri memiliki payung hukum berlapis, antara lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Regional dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Untuk Kerangka Kerja Percepatan Penanganan COVID-19. semua langkah strategis dan kebijakan yang diatur dalam keputusan PSBB sangat terukur dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. PSBB memiliki periode waktu, dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan tingkat kontrol dan kondisi masyarakat di daerah tersebut, "katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima oleh SINDOnews, Senin (18/5/2020). Kontrol dan penanganan penyebaran Cov-II Sars di daerah tersedia, di tangan kepala daerah. Masalahnya adalah bahwa sejak awal kasus positif Corona ditemukan bahwa sering ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah. bingung dengan permainan kata-kata, apalagi menimbulkan perdebatan dan kontroversi di depan umum.

Perilaku dan kata-kata pemimpin akan selalu menentukan perilaku rakyat, "jelasnya. Politisi dari Jawa Timur itu, meminta pemerintah untuk menutup barisan dan mengekang ego sektoral di kementerian / lembaga yang tidak memiliki visi yang sama dalam menangani masalah tersebut. Pandemi Covid-19. Pejabat di tingkat pusat dan daerah harus menghentikan wacana dan pernyataan yang dapat menimbulkan spekulasi publik. Ada kalanya keheningan adalah emas, bukan wacana tetapi membingungkan dan menyebabkan ketidakpastian. menciptakan kekacauan atau kekacauan, "katanya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menekankan tidak ada rencana untuk melonggarkan PSBB. "Karena tidak muncul kemudian, publik salah kaprah oleh pemerintah sehingga pemerintah mulai melonggarkan PSBB," tegasnya dalam rapat terbatas, Senin (18/5/2020). Pria kelahiran 1974 ini mendorong pemerintah untuk membentuk rencana terpadu dan terintegrasi dalam menangani Covid-19. Indonesia membutuhkan peta jalan yang jelas untuk memandu seluruh masyarakat. Ini akan memfasilitasi eksekusi dari pusat ke daerah. Yang paling penting, Presiden Jokowi harus memastikan bahwa semua pejabat dan organ pemerintah bergerak dan menjalankan peta jalan. Di bawah kondisi yang sulit ini, arahan yang jelas dari pemerintah dan para pemimpin penting. Menurutnya, pemimpin harus bijak, responsif terhadap sasmito (peka terhadap lingkungan), dan tidak sekadar bicara. Jika orang-orang bingung, memiliki pemahaman, persepsi, bergerak sendiri, apa yang akan terjadi? "Jika rakyat tidak percaya dengan para pemimpin dan pemerintah, Indonesia akan dapat menghadapi krisis yang lebih dalam dan berkepanjangan," pungkasnya.