RESPON JOKOWI MENGENAI SINDIRAN PRABOWO DAN SBY

RESPON JOKOWI MENGENAI SINDIRAN PRABOWO DAN SBY

Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto berserta dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang merupakan Presidfen ke 6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kompak mengkritik Pemerintahan yang sedang di jalankan oleh Joko Widodo (Jokowi).

Kritikan tersebut disampaikan oleh keduanya dalam acara jumpa pers. Selesai menggelar pertemuan tertutup yang dilakukan di kediaman SBY yang berada di Cikeas , Bogor , Kamis 27 July 2017 malam yang lalu.

Keduanya sangat sejalan dalam menilai kesalahan yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi. Salah satunya mengenai UU Pemilu. SBY dan Prabowo sangat tidak setuju dengan UU Pemilu yang baru saja di resmikan itu.

SBY dan Prabowo menyatakan akan membuat sebuah gerakan moral untuk mengawasi pemerintahan Jokowi. Menurut mereka gerakan moral tersebut sangat di perlukan bila kala ada perasaan masyarakat yang di sakiti.

"Jika harapan sudah tidak lagi di dengar oleh Penyelenggara Negara yakni adalah Presiden Jokowi maka sanga di wajibkan hukumnya kita untuk mengingatkan dan memberikan perbaikan," ungkap SBY.

SBY menegaskan gerakan moral tersebut akan dilakukan secara berakhlak yakni bertumpu dengan nilai nilai demokrasi dan tidak akan pernah merusak negara. SBY juga menyatakan kekhawatirannya jika sang penguasa sampai memalsukan batas akan abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaannya.

"Power mus not go unchecked artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melewati batas , sehingga tidak masuk apa yang disebut dengan abuse of power. Banyak pelajaran di Negara ini , apabila pengguna kekuasaan melewati batasnya untuk masuk ke wilayah abuse of power , maka rakyak akan menggunakan revisi sebagai bentuk pembaharuan kepada Negara,' jelas SBY.

Tak kala keras , Prabowo bukan mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk tidak mamaksakan keinginan , termasuk dalam hal melanggengkan kekuasaan. Pernyataan Prabowo tersebut berhubungan dengan pembaruan Udang Undang Pemilu , salah satunya tahap batas pencalonan Presiden 20 persen akan di dukung oleh partai aliansi pemerintahan.