Program Pemerintah 'Solusi Tidak Efektif' Untuk Perkelahian Di Jakarta Selatan

Perkelahian publik terus terjadi di kalangan pemuda di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, meskipun ada upaya pemerintah kota, termasuk pemasangan kamera CCTV dan mewajibkan pemuda untuk menghadiri pembacaan Al-Quran setiap pagi.

Daerah ini memiliki sejarah panjang perkelahian pemuda dan tiga bentrokan telah terjadi bulan ini saja. Sebuah keributan pada tanggal 2 Februari 2019, yang merusak tempat penampungan bus Tranjakarta di dekatnya, sementara dua perkelahian pecah pada tanggal 5 Februari 2019, satu di sore hari dan yang lainnya di malam hari.

Dua anggota dewan dari Jakarta Selatan telah mengkritik solusi pemerintah dan mendesak walikota Marullah Matali untuk mempelajari masalah di lapangan.

Bestari Barus dari Partai Nasdem mengatakan bahwa program membaca Al-Quran wajib, yang menelan biaya sebesar Rp 1,5 miliar dari anggaran kota, terbukti tidak efektif.

Program tidak tepat sasaran. Walikota perlu pergi ke lapangan, tidak hanya memantau situasi dari jarak jauh dari kantornya. Dia perlu memahami akar masalahnya, katanya pada keterangan tertulis.

Abdul Ghoni dari partai Gerindra setuju, mengatakan bahwa pemerintah kota perlu mengadakan forum yang mengundang kelompok-kelompok yang bertikai.

Kumpulkan mereka dan tanyakan apa masalahnya. Libatkan pihak kepolisian sebagai efek jera. Paksa mereka untuk menandatangani perjanjian untuk gencatan senjata, katanya. Abdul Ghoni menyarankan bahwa masalahnya mungkin berasal dari masalah sosial dan bagi administrasi untuk memberikan pekerjaan kepada para pemuda.

Sementara itu, walikota mengatakan masih terlalu dini untuk menentukan apakah program itu tidak efektif, karena hanya berjalan sebulan.

Jangan terlalu negatif terhadap sesuatu yang baru saja dimulai, kata Marullah Matali. Dia juga mengatakan bahwa program ini menawarkan manfaat lain selain mengurangi perkelahian publik.