Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Berusaha Mengandalkan Pembiayaan Sendiri

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berusaha untuk mengandalkan pembiayaan sendiri untuk pergerakan ibu kota dalam upaya untuk meminimalkan utang negara.

Kami ingin memastikan bahwa kami mengembangkan modal baru ini sebagai identitas negara melalui pembiayaan sendiri, kata wakil unit pengembangan, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada hari Jumat, 19 Juli 2019.

Rudy mengatakan bahwa ibukota baru harus mewakili identitas bangsa, dan pihaknya kemungkinan akan menyiapkan hutang untuk menutupi segala kekurangan selama pembiayaan. Namun, hutang hanya akan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk relokasi modal. Pemerintah juga bertekad untuk tidak membebani APBN.

Badan diharapkan untuk menerapkan kerjasama kemitraan pemerintah-ke-bisnis (KPBU) sebagai skema pembiayaan untuk memindahkan modal dari Jakarta ke luar Jawa.

Dalam dialog nasional mengenai relokasi modal, Rudy menyebutkan bahwa total biaya proyek akan mencapai Rp466 triliun, dibagi menjadi tiga skema keuangan: Rp74,44 triliun dari APBN, Rp265,2 triliun dari KPBU, dan Rp127,3 triliun dari kerja sama langsung dengan pihak swasta. Sementara itu, biaya proyek untuk bandara, pelabuhan, dan jalan tol akan menerapkan skema keuangan melalui BUMN.

Sebelumnya, kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengumumkan lokasi baru ibukota Indonesia dalam waktu dekat. Beberapa daerah yang dikabarkan menjadi ibu kota baru adalah Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, Gunung Mas di Kalimantan Tengah, dan Kawasan Segitiga di Kalimantan Tengah.