Andreas Harsono Menyatakan Kekecewaan Kepada Jokowi Tentang Situasi HAM Di Indonesia

Peneliti Human Rights Watch Andreas Harsono menyatakan kekecewaan organisasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang situasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Kekhawatiran mereka diungkapkan dalam surat yang dikirim kepada presiden pada hari Rabu.

Surat itu panjangnya sepuluh halaman dalam bahasa Inggris. Itu secara resmi dikirim ke presiden dan juga kepada stafnya, sejumlah menteri, dan pejabat negara, kata Andreas kepada keterangan tertulis pada hari Jumat, 9 Agustus 2019.

Dia menjelaskan bahwa surat itu berisi beberapa rekomendasi bagi presiden Jokowi untuk mempromosikan isu-isu hak asasi manusia dalam masa jabatan keduanya yang akan datang. Surat itu menguraikan secara rinci tentang kebebasan berkeyakinan agama, hak-hak perempuan, hak-hak minoritas seksual atau LGBT, dan hak-hak penyandang cacat.

Surat itu juga menyentuh pelanggaran HAM Indonesia di masa lalu oleh otoritas negara, kebebasan berekspresi, isu-isu tentang Papua, hak-hak penduduk tradisional, dan peran negara dalam mempromosikan isu-isu HAM di forum internasional.

Kami bermaksud mendesak Presiden untuk menggunakan masa jabatan kedua Anda untuk mempromosikan masalah hak asasi manusia bagi masyarakat Indonesia, terutama kelompok minoritas dan kelompok lain yang terpinggirkan di Indonesia, kata surat itu, yang ditandatangani oleh direktur eksekutif Divisi Hak Asasi Manusia Asia. Brad Adams.

Human Rights Watch juga menyoroti isu-isu tren intoleransi agama yang meningkat dan kebangkitan Islamisme yang tidak toleran. Surat itu juga menyebutkan kegagalan pemerintah untuk melindungi kelompok agama minoritas dari diskriminasi dan kekerasan.