Komnas HAM Menuntut Pengganti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan

Komisaris Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Bapak Choirul Anam, meminta Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi untuk menunjuk pengganti Bapak Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dari elemen sipil. Pak Wiranto, dikenal sebagai mantan personel tentara.

Jika Pak Jokowi ingin mengungkapkan komitmennya terhadap demokrasi, maka Menkopolhukam harus dari warga sipil, kata Choirul Anam kepada pernyataan tertulis pada hari Jumat, 20 September 2019.

Anam menjelaskan bahwa Menkopolhukam harus bebas dari semua track record tentang pelanggaran HAM di masa lalu. Jika rekam jejak bersih, Menkopolhukam dapat lebih memperhatikan kritik publik tentang keadilan dan keadilan.

Karena itu, Choirul Anam menegaskan bahwa harus ada sosok yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan publik, mampu berkomunikasi dengan semua organ kementerian, dan mampu mengomunikasikan isu-isu strategis dalam perspektif yang luas kepada Presiden. Selain itu, perlu ada sosok yang memahami politik internasional, dinamika masalah hak asasi manusia, dan narasi hukum.

Anam mengatakan bahwa sampai akhir masa jabatan pertama Presiden Jokowi, komitmen Presiden dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM sangat rendah dan tidak jelas.

Anam juga menambahkan belum ada laporan tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat. Salah satu penyebabnya adalah karena Menkopolhukam memiliki rekam jejak yang tidak bersih.