Analis Percaya Jokowi Dapat Menghentikan Demonstrasi Besar-besaran

Teguh Yowono, analis politik Universitas Diponegoro, berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo aytau Jokowi dapat menghentikan demonstrasi besar-besaran nasional yang digelar untuk menentang UU revisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa tagihan kontroversial.

Ada beberapa cara, misalnya, dengan mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU KPK yang telah direvisi dan menghentikan pembahasan RUU yang menyebabkan kontroversi, kata Yuwono pada hari Sabtu.

Jika tidak dihentikan, gerakan besar ini menjadi ancaman karena beberapa nyawa akan dipertaruhkan. Bahkan, ekonomi negara itu, kemungkinan besar, akan berdampak negatif terhadap meningkatnya kekhawatiran di antara anggota komunitas global, katanya.

Alumni Universitas Flinders Australia ini memproyeksikan depresiasi rupiah jika protes besar-besaran itu berlanjut karena dapat menimbulkan kekhawatiran di luar negeri.

Dia menegaskan bahwa mahasiswa tidak berencana untuk menargetkan pembatalan pelantikan Widodo sebagai presiden untuk periode 2019 hingga 2024.

Mahasiswa itu rasional dan pintar. Sasaran mereka adalah pemerintah yang baik dan progresif, katanya.

Pada permulaannya, para siswa sangat khawatir ketika kekuatan KPK terdilusi dan kemarahan dan frustrasi mereka semakin dipicu oleh RUU KUHP yang kontroversial, yang mengakibatkan protes mereka meluas di luar masalah KPK.

Oleh karena itu, target utama mereka adalah untuk membela KPK karena agen anti-korupsi adalah salah satu lembaga yang paling dipercaya oleh publik, tegasnya.

Dia berpendapat bahwa respon yang tidak memadai dari presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah gagal untuk menenangkan protes para siswa.