Upaya Mahfud MD Untuk Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Diragukan

Sejumlah aktivis hak asasi manusia menyatakan pesimisme terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia yang baru dilantik Bapak Mahfud MD dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut kelompok itu, Mahfud sendiri tidak akan dapat mengungkap pelanggaran HAM berat tanpa dukungan sepenuhnya dari Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi.

"Kami menghargai pernyataan Profesor Mahfud MD, tetapi hanya Mahfud saja yang tidak ada artinya jika Pak Jokowi tidak mengkondisikan kabinetnya untuk mencapai tujuan yang sama," kata ketua advokasi Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur di Jakarta pada hari Kamis, 24 Oktober 2019.

Rencana menteri untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, kata Isnur, juga akan terhambat oleh Bapak Prabowo Subianto, yang ditunjuk oleh presiden Jokowi sebagai menteri pertahanan Indonesia.

Isnur mengatakan bahwa Pak Prabowo di masa lalu telah dituduh dalam penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998, yang ia yakini akan menjadi tembok kokoh dalam upaya Mahfud MD untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu.

"Saya kira hampir mustahil bagi Mahfud MD untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu jika sesama anggota kabinetnya adalah Prabowo," katanya.

Menyuarakan pernyataan Isnur, seorang peneliti untuk Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya menyoroti komitmen, atau kurangnya, yang ditunjukkan oleh Jokowi untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini.