Turki Balik Tuding Prancis Mainkan Permainan Berbahaya di Libya

Turki mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron atas komentarnya mengenai dukungan Ankara bagi pemerintah Libya yang diakui secara internasional. Emmanuel Macron menyebut dukungan Turki untuk pemerintah Libya yang diakui secara internasional sebagai "permainan berbahaya" yang hanya bisa dijelaskan sebagai "penurunan nalar", "kata seorang jurubicara kementerian. Menteri Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan dalam sebuah pernyataan. Dengan mengabaikan hak-hak sah Turki dalam Mediterania Timur dan mendukung ambisi maksimalis, Prancis hanya meningkatkan ketegangan di kawasan daripada mempromosikan perdamaian dan stabilitas, "tambahnya seperti dikutip Anadolu, Selasa (23/6/2020). Menuduh Paris terlibat dalam kekacauan di Libya, Aksoy mengatakan bukan Turki, tetapi Prancis yang memainkan permainan berbahaya. Dia mendesak Prancis dan Macron untuk berhenti mempertaruhkan keamanan dan masa depan Libya, Suriah dan Mediterania Timur dan bukannya menggunakan saluran dialog yang ada Setelah pertemuan dengan Presiden Tuni Kais Saied di Paris, Macron mengkritik Ankara atas dukungannya terhadap pemerintah Libya terhadap pemberontak jenderal pemberontak HLIS Khalifa, didukung oleh Perancis, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA) dan Rusia.

Libya telah dilanda perang saudara sejak penggulingan mendiang penguasa Muammar Gaddafi pada 2011. Pemerintah baru negara itu didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan HList. PB mengakui bahwa pemerintah Libya yang dipimpin oleh Fayez al-Sarraj adalah otoritas sah negara itu ketika Tripoli melawan milisi HList. Pemerintah Libya meluncurkan Operasi Badai Perdamaian terhadap HList pada bulan Maret untuk melawan serangannya di ibu kota Tripoli, dan baru-baru ini membebaskan lokasi-lokasi strategis, termasuk Tarhuna, register benteng terakhir di Libya barat. Sejak tahun lalu, beberapa pertemuan tingkat tinggi, yang dikenal sebagai proses perdamaian Berlin, diadakan di ibukota Jerman untuk mengakhiri konflik di Libya, dengan partisipasi kekuatan dunia dan aktor regional. Uni Eropa menganggap proses negosiasi yang didukung PBB satu-satunya cara yang dapat diterima karena didasarkan pada perdamaian dan pembicaraan multilateral.