USAHA PRESIDEN JOKOWI DALAM MEMBANTU MASYARAKAT UNTUK TINGGAL DI RUMAH SUBSIDI

USAHA PRESIDEN JOKOWI DALAM MEMBANTU MASYARAKAT UNTUK TINGGAL DI RUMAH SUBSIDI

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan , Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni Lana Winayanti menyatakan bahwa saat ini masih ditemukannya rumah bersubsidi yang belum di tinggal oleh para masyarakat.

Lana menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi alasan utama dalam rumah tersebut yang belum di tempati adalah dikarenakan belum sesuainya rumah yang sudah jadi dengan kesepakatan yang telah dilakukan ketika melakukan kesepakatan kredit.

Salah satunya adalah kontruksi rumah maupun faktor pendukung seperti saluran sanitasi serta listrik yang belum cukup.

"Untuk mengetahui efisiensi sasaran , secara rutin akan kami tinjau secara langsung ke lapangan. Sangat banyak rumah yang belum di tempati," jelasnya.

Bukan hanya rumah , lingkungan dan sanitasi yang menjadi keluhan masyarakat pemilik rumah subsidi. Melainkan pihak Pemerintah juga telah melakukan sejumlah langkah dalam proyeksi tersebut.

Salah satu langkah tersebut adalah adanya sanksi bagi developer yang telah ingkar janji. "Jika Developer tidak dapat memenuhi janjinya maka Developer tersebut akan dikenakan sanksi berupa tidak akan diberikan kesempatan dalam membangun rumah yang bersubsidi," Jelas Lana.

Selain itu , Pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah untuk adil dalam masalah tersebut serta melakukan pengawasan mengenai proses pembangunan rumah subsidi yang ada di Daerahnya masing masing.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pemerintah sedang merancang mekanisme pengawasan dalam pembangunan rumah bersubsidi. Nantinya pihak mekanisme pembangunan rumah subsidi akan dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri (Permen).

"Ini sudah kami buat mekanisme pengawasannya. Setelah pengalaman kami di bagian lapangan. Saya harap semuanya di cek terlebih dahulu sebelum saya jadikan Permen dan sebelumnya juga semuanya sudah diserahkan kepada Bank yang mengawasi pembangunan tersebut," jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum tersebut menyatakan bahwa pengawasan tersebut akan di lakukan oleh Kementerian PUPR dan hal tersebut akan di lakukan untuk rumah subsidi yang telah di rancang oleh Presiden jokowi.