14 Tewas dalam Demo Anti UU Kewarganegaraan

Lima pengunjuk rasa tewas dalam bentrokan terbaru antara polisi dan demonstran di India. Ini membuat jumlah korban tewas dari kerusuhan yang dipicu oleh undang-undang kewarganegaraan yang dianggap anti-Muslim menjadi 14. Jumlah korban tewas terbaru terjadi di negara bagian utara Uttar Pradesh. Sebelumnya tiga orang tewas pada hari Kamis ketika polisi menembaki pengunjuk rasa di utara Lucknow dan kota-kota selatan Mangalore. Empat dari demonstran, dua dari distrik Meerut dan dua dari distrik tetangga Muzaffarnaga, tewas pada hari Jumat karena luka tembak, kata kepala petugas medis Meerut. Rajkumar seperti dikutip AFP, Sabtu. Dia menambahkan bahwa lima petugas polisi, termasuk tiga dengan luka tembak, sedang dirawat di rumah sakit. Sementara itu seorang juru bicara kepolisian mengonfirmasi satu orang telah tewas dan setidaknya satu orang lainnya terluka selama protes di kota Firozabad. Namun, penyebab kematiannya tidak diketahui. Terkait dengan kondisi ini Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan pertemuan dengan dewan menterinya untuk membahas keamanan. Tindakan menentang amandemen undang-undang kewarganegaraan yang dianggap Anti Muslim adalah yang terkuat sejak ia pertama kali terpilih pada 2014 lalu.

PM telah menyerukan pertemuan penuh dewan serikat menteri untuk menilai situasi akibat protes keras di banyak negara terhadap amandemen undang-undang kewarganegaraan, seorang pejabat senior India mengatakan kepada Reuters, meminta tidak disebutkan namanya. Aksi protes terhadap undang-undang baru itu sendiri berlanjut pada hari Sabtu meskipun pemerintah India menggunakan jam malam dan peraturan ketat untuk menghentikan protes. Amandemen undang-undang kewarganegaraan India telah memicu kekhawatiran Perdana Menteri Narendra Modi yang ingin mendirikan kembali India sebagai negara Hindu. Modi sendiri membantah tudingan itu. UU baru itu memudahkan minoritas non-Muslim dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang menetap di India sebelum 2015 untuk mendapatkan kewarganegaraan India. Tetapi aturan itu tidak berlaku untuk Muslim dari tiga negara. Para pengunjuk rasa menganggap hukum itu diskriminatif dan melanggar konstitusi sekuler India.