Wakil Ketua KPK Mengatakan Pelanggaran Pertambangan Di Balik Banjir Sulawesi Tenggara

Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bapak Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa pelanggaran pertambangan kemungkinan menjadi salah satu penyebab di balik banjir besar yang telah mempengaruhi Sulawesi Tenggara baru-baru ini.

Laode mengatakan bahwa Sulawasi Tenggara adalah rumah bagi hampir 400 tambang nikel, tetapi industri ini hanya menyumbang 12 persen dari pendapatan provinsi.

Ini sangat kecil, tidak sepadan dengan apa yang telah ditambang, katanya di Kendari, pada hari Senin, 24 Juni 2019 seperti pernyataan yang tertulis.

Dia menambahkan bahwa perusahaan pertambangan sering mengabaikan tanggung jawab mereka untuk merebut kembali lokasi penambangan mereka, yang mengarah pada peningkatan banjir, yang dapat menelan biaya triliunan rupiah dalam kerusakan lingkungan dan fisik.

Laode Muhammad Syarif meminta pemerintah daerah untuk mengikuti peraturan ketika memberikan izin penambangan.

Tolong buat perbaikan, jangan tertipu, menyedihkan bahwa kita terus dimanfaatkan ketika dampaknya sangat besar, katanya.

Namun, dia mengatakan sulit untuk mengetahui apakah korupsi merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

Membuktikan bahwa korupsi terjadi di sektor pertambangan tidak semudah itu, katanya seperti keterangan tertulis. Itu seperti kentut bau mengganggu orang di dekatnya tetapi membuktikan siapa yang kentut membutuhkan bukti kuat.

Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah dan pusat harus memperhatikan industri pertambangan untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti peraturan yang berlaku.